REFLEKSI DUA TAHUN PERJALANAN ILHAM-HERRY
Oleh: M. Ridha Rasyid
Menjadi nakhoda, Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, sekalipun bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak sedikit problematika yang melingkupi ruang gerak dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan senantiasa menjadi bahagian yang harus mendapatkan tindakan dan penanganan yang klebih seksama, sistemik, terstruktur dan komprehensif. Hal yang paling mendasar di era reformasi sekarang ini, seorang pemimpin dituntut untuk mengimplementasikan setiap janji yang pernah ia sampaikan yang dituangkan dalam bentuk Renstra yang dijabarkan dalam visi, misi, program, kebijakan dan kegiatan. Tidak hanya sekedar memenuhi tugas tugas seremonial belaka, namun lebih diutamakan pada pemenuhan tugas tugas yang memang sudah seyogyanya dilaksanakan seorang pemimpin apapun nama dan tingkatannya.
Kalalu kita menelisik lebih dalam dari perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota, maupun Herry Iskandar telah melakukan berbagai perubahan. Namun sifatnya cuma di atas permukaan. Artinya, tidak menyentuh substansi masalah dan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Kalau bisa dikatakan pencanangan berbagai program tersebut hanya pada tataran diskursus belaka, tanpa diserta konsep yang jelas. Sama halnya dalam penataan PK5 yang malah menimbulkan persoalan baru atau dapat dikatakan memindahkan masalah, Tidak menyelesaikan masalah. Pemukiman yang kumuh yang dibenahi juga malah menimbulkan ksengsaraan rakyat, dengan dalih untuk penegakan aturan. Juga dalam menyeleksi investor yang masuk dikota ini hanya pada sektor retail, sementara untuk investasi jangka panjang dan dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, nyaris tidak terlihat. Realisasi investasi dari apa yang telah disetujui secara prinsip ternyata tidak terbukti. Kalau Waliikota sebelumnya digelari Walikota Ruko, Ilham medapat gelar “sekedar mencanangkan” dan ruko bukannya terkendali malah semakin semrawut. Apa yang digagas untuk merelokasi pergudangan belum ada tanda tanda yang signifikan, padahal batas akhirnya tahun 2006 ini. Akankah itu bisa dirampungkan dan apa alasannya lagi nanti.
Dari pembinaan aparatur pemerintahan, sungguh sangat memprihatinkan, mulai dari lurah, camat, kadis, kabadan, kabag, kakantor hingga sekdanya,, tidak mencerminkan adanya sinergitas atas apa yang dituangkan dalam visi dengan kualitas kinerja mereka. Penempatan seseorang dalam jabatan tidak lebih like and dislike yang dibungkus dalam fit and proper test, yang pun tidak jelas sertifikasi yang dimiliki sang kreator pelaksana uji kepatutan dan kelayakan itu. Meskipun dibalik semua kebijakan program dan kegiatan tidak lahir dari keinginan Ilham, karena orang orang yang memberi masukan kepada Ilham, adalah mereka yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan sesaat sahaja. Ini bukan semata mata kesalahan yang ditimbulkan oleh seorang ilham, tapi lebih disebabkan tidak bekerjanya aparatur pemangku eselon/pejabat struktural maupun baperjakat-nya, namun tanggung jawab selaku pemimpin ada dipundaknya..
Oleh karena itu, Ilham masih memiliki kesempatan untuk mereduksi, menata ulang, dan pencucian pola pikir dari pejabat pejabat yang ada. Perlu seleksi ulang sehingga yang direkruit adalah mereka yang memiliki keunggulan individu yang bisa menerjemahkan pikiran pikiran Ilham dalam bentuk program, kebijakan, maupun kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun kalau Ilham membiarkan ini terus berlangsung, maka dapat dipastikan Ilham termasuk yang “gagal” memimpin kota Makassar, yang sesungguhnya memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dan punyai kredibilitas serta kapabilitas yang mumpuni. Mari jadikan pelajaran dan evaluasi dari dua tahun perjalanan kepemimpinan ini sebagai upaya memenuhi sehjumlah harapan dan amanah rakyat. Semoga !