PLN RUGI? BUKAN, MASYARAKAT YANG BUNTUNG
Oleh: M. Ridha Rasyid*

Aneh bin ajaib, begitu kira kira kata yang tepat untuk menjawab judul tersebut di atas. Betapa tidak, nyata nyata yang dirugikan masyarakat, masyarakat yang menderita akibat tidak adanya pasokan daya ke masyarakat, maupun industri, malah PLN menyatakan dirinya merugi. Rasionalkah ini?. Ataukah ini bentuk dari “kevulgaran” PLN dalam membuat pembohongan kepada publik. Sungguh ironis, memang, kalau kemudian PLN hanya menyalahkan alam, menyatakan ada kerusakan teknis. Kita ingin mundur kebelakang. Bahwa semua yang terjadi sekarang merupakan kulminasi dari bobroknya manajemen yang diterapkan oleh segenap elit PLN selama ini, betapa mereka tidak memiliki konsep penyediaan energi listrik yang seharusnya mereka dapat adopsi dalam kurun waktu tiga dekade yang lalu, untuk kemudian secara bertahap diimplementasikan. Satu satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sejak berdirinya tidak pernah merasa untung, malah bangga ketika yang dialami adalah “kebuntungan”, ditengah tengah maraknya indikasi korupsi dalam perusahaan negara ini. Sungguh memprihatinkan bagi siapa saja yang mengerti hitung hitungan pemasokan alat alat pembangkit yang dibutuhkan, bahwa barang yang dipakai hanya “barang bekas”, kemudian harganya di mark up, yang seyogiyanya, memngingat kualitasnya yang sangat rendah, di mark down.
Kalau kita mengilas balik kebelakang, maka sejumlah pertanyaan dapat diajukan, pertama, bahwa PLN sejak keberadaannya selalu mendapat subsidi pemerintah, tetapi mengapa tidak pernah merasa cukup padahal jangkauannya belum seluas sekarang, kedua, mengapa tidak dipikirkan dari awal konsep pengembangan distribusi energi listrik, padahal mereka tahu, mereka prediksikan tingkat kebutuhan daya dan jangkauan yang sangat luas serta selalu tumbuh, ketiga, mengapa manajemen yang digunakan selama ini tidak segera direformasi, keempat, ada apa dengan petinggi PLN mulai dari pusat hingga ke daerah yang melakukan korupsi berjamaah, tanpa mereka merasakan betapa tanggung jawab yang diemban itu semakin bertambah dan semakin besar, tidak ditindaki, kelima, mungkinkah ada kongkalikong antara PLN, Pemerintah dan Pemasok material yang selama ini menjadi mitra mereka.
Sekiranya lima pertanyaan tersebut dapat dijawab PLN, maka akan terlihat “penyakit akut” yang diderita itu akibat dari ketidak-berdayaan sumber daya yang dimilikinya, Bukan secara teknis saja, tetapi juga moralitas yang praktekkan oleh jajaran PLN yang sungguh memiriskan hati kita. Ini tidak terbatas pada daerah Sulawesi Selatan saja, tetapi dialmi semua daerah di Indonesia. Dan, anehnya, jawaban paling gampang yang disampaikan oleh pihak PLN bahwa ada gangguan teknis, gangguan non teknis dan faktor alam. Apakah tidak ada penyebab lain yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Dan apakah tidak ada alternatif yang dapat disediakan oleh PLN demi memenuhi pelayanan listrik kepada masyarakat.
Sebenarnya, kecuali Telkom dan Indosat, semua BUMN kita, terburuk adalah PLN, tidak memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pada saat yang sama, kewajiban masyarakat terhadap perusahaan mutlak terpenuhi. Kalau bisa saya katakan, hanya Indonesia yang mempunyai cara cara pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintahlah yang seperti ini. Saya tidak pernah membaca literatur adanya negara berkembang, apatahlagi maju, yang pelayanan jasanya sama dengan apa yang disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Hanya Indonesia, termasuk PLN dalam hal ini.
Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PLN untuk mengatasi krisis enegri listrik, anatara lain, untuk jangka panjang, pertama, memastikana danya pasokan dari Pertamina untuk stok BBM yang dibutuhkan oleh PLN, kedua, menyiiapkan konsep pemenuhan energi listrik, baik secara teknis, maupun bentuk antisipasi fenomena alam yang kemungkinan akan terjadi, ketiga, membangun pembangkit klistrik dari sumber tenaga alternatif. Untuk jangka pendek, pertama, menyiapkan pembangkit listrik yang dapat dipercepat pembangunannya, kedua, mengalihkan pembangkit yang kurang menjadi pembangkit konvensional seperti Genset pada semua fasilitas umum yang tidak boleh berhenti aktifitasnya, ketiga, memperbaiki sistem yang terbangun menjadi sebuat sistem yang lebih kompetitif, keempat, memangkas habis segala bentuk penyalahgunaan keuangan yang sudah menggurita selama ini.
Mudah mudahan ini menjuadi pembelajaran bagi seluruh elit yang ada dalam tubuh PLN untuk melakukan revolusi perubahan, sehingga bisa menjadi barometer dari sebuah komitmen kuat atas pelayanan listrik yang diberikan kepada masyarakat. Jangan hanya mengeluh, dan meminta kenaikan tarif dasar listrik tanpa adanya keseimbangan pelayanan yang cukup kepada masyarakat. Semoga ini menjadi pembelajaran yang positif dan diambil hikmahnya. Bukankah kita selalu mengatakan jangan kita masuk pada lubang yang sama?