MINYAK, PILKADA, FLU BURUNG
M. Ridha Rasyid
Ketiganya mengalami krisis. Tidak ada penjelasan yang rinci dan dapat diterima atas keterangan daripihak yang memiliki kompetensi untuk itu. Ketika kita mempertanyakan mengapa terjadi kelangkaan BBM kepada Pertamina maupun pemerintah, maka jawaban yang sampai kepada masyarakat adalah karena tingginya harga minyak mentah yang mencapai angka US $60/barel dan tingkat konsumsi masyarakat maupun industri mengalami peningkatan 10% pertahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan produksi kendaraan bermotor yang dipasok kepada pasar konsumen kendaraan, pada saat yang sama terjadi peningkatan pertumbuhan sektor industri yang nota bene mesin produksinya juga memakai bahan bakar minyak.Tetapi kouta tidak mengalami peningkatan. Sementara mengharapkan alternatif energi yang dapat digunakan ternyata tak kunjung selesai diteliti. Tumpuan satu satunya adalah minyak. Minyak katanya identik dengan emas hitam. Persoalannya, kita adalah negara yang tergabung dalam OPEC, artinya kita termasuk negara pengekspor minyak. Walaupun terus mengalami penurunan produksi yang disebabkan eksplorasi terbatas dan juga ketersediaan minyak dalam perut bumi pertiwi berkurang.Alasan lain yang dikemukakan oleh pemerintah, dan ini memjadi senjata pamungkasnya dalam berdalih adalah subsidi. Kata ini menjadi sangat ditakuti ketika kita berbicara perminyakan. Tapi anehnya tidak pernah ada keterangan rinci, jelas, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berapa sesungguhnya pendapatan dari ekspor minyak mentah. Rasionalitas kita akan mempertanyakan, kalau harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, maka pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mentah otomatis meningkat. Kalau ekspor minyak mentah kita 1,19 Juta barel/hari dengan asumsi harga pasar adalah US $60/perbarel, maka pertanyaannya berapa pendapatan kita sebenarnya? Kenapa hal ini tidak pernah dijelaskan. Tetapi, konyolnya, kalau bicara subsidi, pemerintah paling doyan, fasih dan sangat cermat. Penjelasannya seperti ini “kalau harga minyak dunia mencapai US$ 60 maka kita harus mengeluarkan dana subsidi 131 Trilyun rupiah. Paling sedikit subsidi yang harus ditalangi 120 Trilyun rupiah”. Alasan lainnya bahwa “kita akan melakukan subsidi langsung kepada rakyat yang selama ini hanya dinikmati para pemilik kendaraan, para orang kaya”, tetapi skema penyalurannya tidak ada atau sementara dipersiapkan. Pemerintah tidak pernah berfikir, bahwa semakin tinggi harga minyak, maka semakin terpuruklah orang miskin. Bukan orang kaya merasakannya, sebab berapapun harga yang ditetapkan pemerintah, mereka bisa beli, dan betapapun imbas atas kenaikan harga itu, orang kaya pasti menjangkaunya. Dan berapa sih jumlahnya orang kaya di Indonesia, tidak lebih hanya 3,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi menurut hemat saya, tidak ada satupun alasan pemerintah yang dikemukakan itu yang tepat, dan canggih. Dan harus diingat bahwa subsidi di manapun di dunia ini selalu diberikan kepada rakyat. Dan, kenapa pemerintah tidak memeriksa atau mengaudit Pertamina selama kurun waktu yang sangat panjang. Menurut saya, alternatif penyelesaian masalah bukan dengan menaikkan harga. Terlalu berat resiko yang akan dirasakan rakyat dan pemerintah sendiri jika itu benar benar diambil. Oleh karena itu, alternatif yang bisa dilakukan antara lain, Pertama, kita harus menghitung ulang berapa pendapatan dari penjualan minyak mentah kita setiap tahunnya.dan menetapkan kouta fleksibel kebutuhan BBM dalam negeri
Kedua, manajemen Pertamina harus dirombak total, dan mencari titik kebocoran dalam produksi dan pengelolaan keuangan. Ketiga, Distribusi minyak harus direkayasa ulang dan dilaksanakan secara baik. Jangan terjadi penyelundupan di tengah laut, penimbunan oleh “cukong” yang di back up oleh orang dalam Pertamina seperti selama ini terjadi. Tingkat pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam pendistrusian minyak tersebut. Keempat, seyogyanya pemerintah mencari upaya menutupi subsidi tersebut dengan mencari sumber pendanaan lain. Misalnya dengan menaikkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi orang kaya. Ini sudah lama dipraktekkan di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia. Kenapa kita tidak mengambil kebijakan seperti ini. Jangan yang terjadi, pemerintah malah jadi pelindung orang kaya dengan mengorbankan masyarakat yang tidak berpunya. Kelima, pengalihan subsidi harus dicermati secara komprehensif. Tidak seperti sekarang, katanya dialihkan ke sektor pendidikan, tetapi nyatanya masyarakat tidak menikmatinya, biaya pendidikan justru semakin mahal. Kesehatan masyarakat semakin rentan terhadap penyakit, yang katanya subsidi minyak dialihkan ke sektor kesehatan. Namun, kenyataannya, flu burung justru yang muncul. Dimana letak korelasinya semua itu? Saya semakin ragu Indonesia Sehat 2010 akan terwujud.
Pilkada juga mengalami krisis yang sama. Pilkada dimaksudkan untuk menumbuhkan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada dimaksudkan agar kedaulatan rakyat benar benar dapat diimplementasikan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Nyatanya, (sebagaimana sebelumnya telah saya sinyalir, tapi ketika itu banyak yang membantahnya) tingkat apatisme masyarakat malah semakin meningkat dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Berbagai ragam kasus muncul seiring dengan pelaksanaan pemilu lokal ini yang tidak diantisipasi oleh peraturan perundang undangan, kemudian membuat para hakim yang menangani kasus kasus tersebut menjadi bingung, dan tidak tertutup kemungkinan ada intervensi dari orang orang yang merasa dirinya punya kekuasaan, punya pengaruh dan punya uang. Mudah mudahan hal ini tidak terjadi. Dalam memutuskan perkara yang sifatnya lex specalist seperti pemilu lokal ini dibutuhkan keluasan pengetahuan menyangkut pemilu. Pertanyaannya, apa pengambil keadilan itu betul betul telah memahami dalam waktu pelatihan yang singkat. Padahal yang sekolah pun belum tentu menguasainya dalam waktu 5 tahun.
Juga, meningkatnya orang yang terjangkit flu burung yang sedang marak dan ramai diberitakan. Penjelasan Menteri kesehatan yang berubah ubah. Mestinya harus ada juru bicara pemerintah yang mampu mengemas komunikasi atas informasi yang ada secara transparan, bahasa yang dapat dimengerti rakyat sehingga rakyat tidak bingung, dan upaya mengatasinya setelah flu burung oleh WHO dinyatakan positif dan ada di Indonesia. jangan justru menyalahkan pelaksanaan otonomi daerah. Itu menunjukkan bahwa Menkes tidak mengerti otonomi daerah dan tidak tahu duduk persoalan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini khan, berabe. Celakannya, pemerintah selalu berlindung dibalik kekeliruannya dalam pengambilan kebijakan.
Olehnya itu kedepan, kita perlu mereka-ulang penataan pemerintahan ini yang dikelola oleh orang orang yang sejatinya mengerti persoalan dan dalam mencari alternatif penyelesaiannya secara canggih, komprehensif dan tuntas.