PRIMITIFISME DALAM PEMERINTAHAN
Oleh: M. Ridha Rasyid

Ada yang menyangsikan keberadaan pemerintahan selama kurun sejarah kemerdekaan Indonesia yang hingga kini telah mencapai usia yang boleh dibilang matang jika diibaratkan usia manusia. Artinya, lika liku praktek dan penyelenggaran pemeruintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya sudah menjadikan kita semakin dewasa, semakin memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan hukum yang telah diajarkan oleh penjajah Belanda, seyogyanya menjadikan kita mampu berdiri tegak dihadapan pelaku pelaku kejahatan yang tidak akan mungkin mampu membeli prinsip prinsip keadilan yang kita junjung tinggi. Tapi apa lacur? Ini hanya sebuah mimpi yang entah kapan bisa menjadi kenyataan. Suap dan sogok di badan peradilan tertinggi yang disebut Mahkamah Agung bukanlah “lagu baru”, mungkin “nyanyian” yang sudah masuk kategori klasik. Artinya, praktek mafia peradilan hampir semua orang tahu, termasuk yang awam hukum. Jadi bagaimana mungkin keadilan bisa tercapai di tengah tengah bobroknya prosedur serta mekanisme dan human behaviour pelaksana pelaksana hukum. Itu baru dari sisi penegakan hukum. Masih sangat jauh dan boleh jadi tidak akan pernah tercapai apa yang disebut supremasi hukum kecuali ia indah menjadi pembicaraan atau dalam tataran wacana. Jadi jangan sekali kali bicara tentang penegakan hukum di Indonesia, karena itu akan membuat anda sakit. Kecuali mereka yang menjadi pelakunya, maka Indonesia menjadi surganya. Belum lagi teroisme. Bom Bali I-II, Hotel Marriot, Kedubes Australia, Poso, Maluku, Aceh yang baru saja menandatangani MOU dengan GAM, yang diistilahkan pemerintah gerakan separatis, tapi akhirnya duduk bersama, serta berbagai konflik horizontal diseluruh penjuru tanah air
Fenomena berpemerintahan di Indonesia setelah berkuasanya rezim orde baru, maka disaat itulah telah dimulai sebuah babakan dikatatorian, sentralistik, militerisme, patronisasi, paternalistik serta primaordialisme. Celakanya, setelah tumbangnya rezim orde baru melalui gerakan mahasiswa dan tokoh tokoh politik yang selama ini berseberangan dengan kekuasaan Soeharto 1998, tidak serta merta merubah karakter dan perilaku menuju pemerintahan yang baik. Tampaknya, apa yang dilakukan Habibie yang ingin mereduksi berbagai intrik politik yang dijalaninya juga bersama Soeharto dan kroni kroninya, tidaklah dapat dilaksanakan dengan sungguh sungguh, bahkan Habibie pun ikut terjungkal oleh karena lemahnya pengaruh Habibie dan orang orangnya dalam jajaran kabinet maupun ditingkat daerah. Habibie diasumsikan sebagai orang dekat Soeharto, sehingga dianggap hanya mempertahankan status quo. Pergantian Habibie melalui pelaksanaan Pemilu yang dipercepat 1999, kemudian hasilnya amat sangat mengenaskan. Dengan perolehan suara PDIP mayoritas dalam pemilu legislatif, namun dalam pemilihan Presiden di MPR, Megawati mengalami kekalahan oleh Abdurrahman Wahid.
Abdurrahaman Wahid alias Gus Dur, yang dikenal sebagai intelektual muslim, Ketua PBNU dan seorang kolumnis yang handal, diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan kolaboorasinya bersama Megawati justru terjadi friksi yang sangat kuat dalam pemerintahan. Percaturan politik internal pemerintahan yang sangat kencang, mengakibatkan Gus Dur tidak lebih menjadi momok bagi Megawati dan kawan kawan. Berbagai manuver dilakukan, baik oleh Gus Dur maupun Megawati serta Akbar Tanjung dipihak lain, mengakibatkan urusan pemerintahan tidak terealisasikan dengan baik. Bahkan nyaris ketika itu kita tidak memiliki pemerintahan. Sejatinya Gus Dur sebagai tokoh demokrasi dan juga tokoh ummat, tetapi cara cara dikatatornya lebih berbahaya dibanding kurun waktu kekuasaan rezim orde baru. Maka tak selang lama, Gus Dur tumbang dan naiklah Megawati. Megawati yang digambarkan sebagai tokoh pembela wong cilik, pun mengalami “degradasi moral politik” ketika duduk dalam kekuasaan. Banyak, kalau tidak bisa dikatakan pada umumnya konstituem Megawati kecewa dengan kebijakan kebijakan yang ditempuhnya yang tidak berpihak kepada rakyat miskin.
Memasuki pemilihan presiden langsung, sebagai keputusan terberani dan brillian yang dilakukan pemerintahan Megawati, melahirkan upaya menuju demokrasi di mana kedaulatan rakyat dikembalikan. Kandidat kandidat yang muncul sebagai fragmentasi dari partai politik peserta pemilu yang mencalonkan tokohnya dalam pilpres. Akhirnya membawa Susilo Bambang Yudhoyono-Muh Jusuf Kalla keluar sebagai pemenang. Presiden/Wakil Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat selama kurun waktu enam dekade setelah Indonesia Merdeka



Harapan yang disampaikan SBY-JK
Dalam kampanyenya, SBY-JK menyampaikan bahwa Indonesia yang sudah semakin terpuruk, penegakan hukum yang amburadul, sektor ekonomi yang tidak memiliki daya saing, tidak adanya lapangan pekerjaan bagi 38 juta angkatan kerja produktif, tingkat kemiskinan yang sudah mencapai 42,3% dari total penduduk, meskipun ada yang mengatakan hanya 28%, tingkat pendapatan perkapita yang terus menurun hingga US$ 1100/perkapita penduduk, kebocoran anggaran yang sangat besar bahkan ada yang mensinyalir 30% dari APBN, korupsi kolektif anggota DPRD diseluruh Indonesia dan berbagai persoalan sosial lainnya yang muncul serta perlu penanganan segera. SBY-JK menyimbolkan Indonesia sudah diujung tanduk. Perlu diselamatkan. Maka semboyan Bersama Kita Bisa menjadi sebuah harapan. bahwa pemerintah akan bersungguh sungguh menangani semua persoalan yang dialami dan dirasakan rakyat selama ini.
Diawal kekuasaannya, yakni pada pembentukan kabinet, mulailah kekhawatiran saya muncul, bahwa SBY-JK, tidak lebih penjelmaan kekuasaan yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Saya termasuk salah seorang yang melihat gejala gejala ketidakmampuan pemerintahan memahami dan berusaha menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak bangsa. Dengan pola rekruitmen anggota kabinet yang “asal comot” dan fit and proper test “ala kadarnya” serta jumlah anggota kabinet yang sangat besar, bahkan melebihi datri kebutuhan ideal yang seharusnya diadakan dalam pemerintahan, akibatnya sangat fatal. Kepentingan politik, pribadi dan golongan justru yang lebih mengedepan. Dampaknya, kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY-JK, tidak satupun yang berpihak kepada rakyat. Orang kembali mempertanyakan esensi dari Bersama Kita Bisa. Apanya yang bisa?. Memihak kepada rakyat miskin sungguh sangat tidak terbukti. Seluruh asumsi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan kenaikan BBM tahap I-II tidak rasional dan tidak memihak sama sekali kepada rakyat. Saya ingin kembali mengutip apa yang sering saya nyatakan, bahwa kenaikan harga BBM yang dialaskan pada subsidi yang hanya dinikmati oleh orang berpunya, orang kaya, tidak ada bukti dan data sama sekali. Bahwa berapa persen dari subsidi BBM yang dinikmati orang kaya, dan berapa peresen yang dirasakan oleh rakyat kecil akan manfaat subsidi tersebut. Kalau pemerintah betul betul berpihak kepada rakyat miskin kenapa harga minyak tanah untuk rakyat dinaikkan sebesar 185,7% sementara minyak tanah untuk industri yang jauh lebih tinggi lagi dibanding minyak tanah untuk rakyat. Yang dengan perbandingan harga sebesar itu akan tetap terjadi upaya penyelundupan minyak tanah untuk sektor industri yang akan menguntungkan para penyelundup. Artinya agar ketersediaan minyak tanah tidak tumpang tindih, seharusnya disamakan saja, sehingga akan mengurangi resiko penjualan minyak tanah untuk rakyat ke sektor industri. Mengapa harus ada perbedaan untuk rakyat dan untuk industri semua jenis BBM. Dan berbagai kebijakan lainnya yang justru bertentangan dengan kampanye SBY-JK yang sesungguhnya itu merupakan kontrak sosialnya dengan rakyat. Tidakkah itu bisa jadi pembohongan kepada rakyat?
Cara Cara Primitif
Dalam sejarah dan perkembangan pemerintahan modern, model yang diterapkan di Indonesia, hampir hampir tidak memiliki model yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan. Jika kita ingin mendalami lebih seksama cara cara dalam berpemerintahan yang baik, tidaklah terlalu sulit untuk menerapkannya, sepanjang orang orang yang berada dalam pemerintahan mengerti dan tahu ilmu pemerintahan. Bagaimana seharusnya pemerintahan itu dikelola, bagaimana manajemen pemerintahan seyogyanya diaplikasikan serta kemampuan melahirkan gagasan gasgasan yang melibatkan langsung rakyat untuk ikut memikirkan dan mencari solusi atas berbagai problematika yang dihadapi sebuah bangsa. Tidak hanya menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin pemerintahan saat ini, ketika mereka berkuasa juga mengambil kebijakan yang sama, itu merupakan kebodohan kolektif dan kolegial yang dipertotontonkan secara vulgar. Ini merupakan cara primitif dalam pemerintahan. Primitifisme dalam pemerintahan diera modern sungguh merupakan kebiadaban kepada rakyat. Apa yang selama ini dijalankan dan dilakoni oleh elit pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Indonesia sungguh mengenaskan. Betapa tidak, negara dengan kondisi sama yang dihadapi Indonesia, bahkan dari segi penduduk pun tidak jauh beda tapi negara tersebut bukannya semakin miskin, tetapi ia dapat survive dan berkembang terus. Tingkat kesejahteraan rakyat secara perlahan tapi pasti meningkat. Sementara Indonesia bukannya semakin membaik, dalam semua sektor kita mengalami keterbelakangan yang amat memprihatinkan. Apakah memang tidak ada orang Indonesia yang mampu melahirkan pikiran pikiran cemerlang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah tanpa harus menafikan kepentingan politik, pribadi dan golongan serta masa depan karier mereka dalam pemerintahan. Saya kira pasti ada. Terlalu banyak orang Indonesia yang memahami dan mampu memberikan ide ide yang baik. Persoalannya bertumpu dan kembali kepada pemerintah, apakah mau mengadopsinya dalam bentuk kebijakan yang dilaksanakan secara bersama sama dan mengedepankan kebesamaan. Saya sangat yakin, Indonesia sebagai negara kaya potensi alamnya, kaya akan sumbver daya manusianya akan keluar dari berbagai krisis yang menimpa bangsa ini. Kuncinya ada pada pemerintah. Inti sebuah negara adalah pemerintahan,. Inti dari pemerintahan ada pada pemimpin. Ini yang teramat sulit mencari pemimpin yang sejatinya berhati jernih untuk kepentingan rakyat. Titik.