PASCA 1 OKTOBER TENTUKAN NASIB PEMERINTAHAN SBY-JK
Oleh M. Ridha Rasyid*

Banyak pihak yang mengkhawatirkan nasib pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah ia masih mampu bertahan dalam tampuk kekuasaan, meskipun ia merupakan hasil pemilihan langsung rakyat? Tampaknya kekecewaan sangat mendalam atas sejumlah kebijakan yang diambilnya tidak berpihak kepada rakyat yang nota bene mendudukkannya dalam pemerintahan serta legitimasi kekuasaan yang dimilikinya. SBY-JK maupun partai pendukung, tidak bisa lagi bertameng di balik pilihan rakyat ketika rakyat sendiri mulai tidak berpihak kepadanya. Banyak contoh negara negara di dunia yang tumbang seketika, meskipun dipilih langsung oleh rakyat, ketika kebijakan kebijakan yang diambilnya tidak menunjukkan adanya keberpihakan dan keadilan di depan rakyat. Dan, harus diketahui bersama, boleh jadi banyak kebijakan yang sesungguhnya tidak berkenan di hati rakyat, akan tetapi tidak terlalu memberikan dampak luas dan berakibat pada penderitaan rakyat secara langsung. Namun kebijakan menaikkan harga bahan pokok dan utama, seperti BBM akan memberi efek domino dan kesemua muaranya berada dan dirasakan langsung oleh rakyat. Mengapa kebijakan yang tidak dsertai perhitungan matang dan komprehensif serta-merta diputuskan oleh pemerintah. Sementara banyak pekerjaan yang harus dikedepankan pemerintah, tapi toh tidak mendapatkan perhatian serta komitmen serius oleh pemerintah untuk dituntaskan. Betapa sebelum SBY-JK menjadi presiden dan wakil presiden, banyak memberikan sinyal perubahan kepada rakyat dan komitmen tinggi penegakan hukum. Nyatanya, hingga sekarang berapa koruptor kelas kakap dan pengusaha yang melakukan money laundry atau penjahat berdasi dan white crime yang tidak tersentuh oleh hukum. Orang kembali mempertanyakan, haruskah BBM dinaikkan hanya karena terjadinya defisit anggaran, yang diakui bahwa kita surplus anggaran sebesar Rp 60 triliyun rupiah. Mengapa hanya besaran subsidi yang dikumandangkan didepan rakyat, sementara kita tidak pernah menjelaskan kepada rakyat berapa pemasukan dari ekspor minyak mentah yang justru melebihi asumsi harga yang ditetapkan dalam APBN. Mengapa tidak mencari sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran dan subsidi itu dari pajak penghasilan orang orang kaya. Padahal alasan utama menaikkan harga minyak karena konon subsidi yang diberikan terhadap minyak tidak dinikmati sepenuhnya rakyat miskin, bahkkan hanya dirasakan oleh sebagaian besar masyarakat berpunya. Alasan lainnya, katanya, harga BBM di dalam negeri yang termurah didunia, meskipun kita tidak pernah sadar bahwa kewajaran sebuah harga barang tergantung besaran nilai jual dan kemampuan konsumen untuk membelinya. Kita tidak bisa berasumsi barang termurah sementara pendapatan perkapita rakyat Indonesia yang terendah di Asean bahkan nyaris jadi termiskin di dunia. Layak dan wajarkah kita memperbandingkan harga tersebut. Sangat tidak logik. Dan sungguh pemerintah tidak cerdas. Partai politik pendukung pemerintah hanya berpikir untuk kepentingannya belaka walaupun selalu diakui didalam pembohongan yang dilakukannya bahwa ia berpihak kepada rakyat, dan tidak ada penjelasan rinci mengapa terjadi kelangkaan BBM. Pemerintah dan Pertamina hanya menjelaskan tentang kenaikan harga minyak dunia, padahal dibalik semua itu diakibatkan manajemen keuangan dan distribusi Pertamina yang “kacau balau” serta subsidi pemerintah kepada Pertamina yang selalu mengalami keterlambatan pembayarannya. Paling krusial adalah ketidak-percayaan podusen minyak dunia kepada Pertamina yang senantiasa ”mengemplang” pembayaran., Mengapa hal ini tidak dijelaskan.?
Boleh jadi pemerintahan SBY-JK tidak akan jatuh segera atau dalam waktu singkat, tapi ada beberapa hal yang dapat dideskripsikan menuju kesana, bila, pertama, pemerintah mempertimbangkan secara matang dalam tiga hari kedepan menjelang tanggal 1 oktober 2005 tentang besaran kenaikan harga masing masing bahan bakar tersebut, seperti solar, premium, minyak tanah atau bahan bakar industri, kedua, subsidi langsung yang tidak terimplementasi secara seksama dan menyentuh semua orang miskin dan layak mendapatkan cash transfer serta subsidi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di tingkat pedesaan, ketiga, ketersedian stok BBM pasca kenaikan akankah dijamin oleh Pemerintah dan Pertamina. Dan bentuk antisipasi pemerintah dan pertamina bila terjadi gejolak harga minyak dunia di tengah tengah berbagai musibah bencana alam yang terjadi diunia sehingga dapat mendorong naiknya harga minyak dunia, apatahlagi memasuki musim dingin yang tentu saja akan mendorong penggunaan minyak yang lebih besar, keempat, bagaimana cara pemerintah mengatasi berbagai fenomena sosial sekaitan dengan kenaikan harga BBM tersebut, apakah akan menggunakan cara cara represif seperti yang dilakukan rezim orde baru. Indikasi kearah ini sangat kuat. Sinyalnya adalah penetapan siaga I disemua daerah di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menyediakan berbagai argumen menghadapi gugatan rakyat, menghadapi rakyat dengan cara cara yang lebih elegan, bertanggung jawab dibalik penderitaan rakyat yang tak kunjung pernah selesai. Untuk itu, menurut hemat saya, seyogyanya pemerintah mengambil langkah seperti, pertama, tetap memberikan subsidi harga pada kebutuhan pokok dan strategis, sehingga rakyat dapat merasakan kesejahteraan dan rasa memiliki pemerintahan, kedua, untuk menutupi subidi harga tersebut, pemerintah menaikkan pajak orang kaya, barang mewah dan mendorong masuknya investasi dengan memberikan sejumlah kemudahan kepada calon investor, sehingga lapangan pekerjaan dapat dibuka seluas luasnya kepada rakyat, ketiga, mengendalikan proyek proyek yang tidak priority pada departemen dan unit pemerintahan lainnya mulai ditingkat pusat hingga ke daerah yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat seraya mengalihkan dananya untuk kesejahteraan rakyat, keempat, menuntaskan persoalan korupsi dan mengembalikan dana itu untuk kepentingan negara, penegakan hukum serta memberikan jaminan rasa aman kepada rakyat dan inevestor dalam berusaha, kelima, mengaplikasikan beberapa bagian pokok dari permasalahan yang ada mulai dari pusat hingga kedaerah, sehingga rakyat melihat dan merasakan komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan yang melilit rakyat selama ini, keenam, recovery ekonomi dangan menggunakan model fixed nilai tukar mata uang lebih bersifat stabil seperti yang diterapkan negara pengguna mata uang non dollar, seperti dinar, dirham atau penetapan nilai tukar mata uang yang tidak tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang.
Langkah langkah tersebut di atas, jika dilaksanakan, Insya Allah, apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak tentang posisi pemerintahan SBY-JK masih sangat layak untuk dipertahankan dan memberikan pembelaan kepada pemerintah. Pemerintah sebaiknya menyadari kebijakan kebijakan yang diputuskannya bahwa sesungguhnya itu tidak berpihak kepada rakyat untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan menganulirnya. Bukanlah suatu kegagalan bagi sebuah pemerintahan dimananpun dan dengan sistem apapun yang dianutnya ketika mendapatkan suatu kebijakan yang tidak dianalisis secara luas tentang dampaknya untuk kemudia diperbaiki. Boleh jadi apa yang diputuskan pemerintah yang mengarah pada keberpihakan kepada rakyat akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Maka, sekiranya itu terjadi, pemerintah akan sangat leluasa mengelola dan menylenggarakan pemerintahannya tanpa perlu takut akan tekanan tekanan dari lawan politiknya, oleh karena rakyat akan menjadi ujung tombak untuk melindungi pemerintah yang berdiri di atas kepentingan rakyat. Namun jangan sekali kali bertameng dibalik kekuatan rakyat, dibalik kedaulatan rakyat tetapi nyata nyata pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Maka penghianatan akan pilihan rakyat akan rakyat lakukan demi menyelematnkan dirinya. Sungguh ironis jika itu terjadi. Mudah mudahan pemerintahan SBY-JK mampu membuktikan bahwa tidaklah salah rakyat memilihnya untuk menjadi pelidung dan pejuang kesejahteraan rakyat. Semoga. Insya Allah.
* M Ridha Rasyid, Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan