KAPITALISME versus BUDAYA
Oleh: M. Ridha Rasyid
Christanto Wibisono, mantan CEO Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) telah lama mensinyalir bahwa Indonesia lambat laun telah “terjebak” dalam suatu sistem kapitalisme yang diimplementasikan dalam setiap kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pada saat yang sama, dunia usaha pun masuk dalam sebuah korelasi subsistem yang diarahkan pada kapitalisme. Atau dengan kata lain, sejak tahun 1980 an, mulailah era yang terbangun sejak 1970-an yang dipelopori Barkeley Gang, yang menjadi motor pergerakan ekonomi yang berada dalam kabinet Pembangunan di bawah kepemimpinan rezim Soeharto dalam kurun waktu 4 dekade terakhir. Apa lacur kemudian yang terjadi, sistem ini tanpa disadari oleh banyak pihak, yang sebelumnya amat dibenci, mendapat legitimasi seiring dengan era globalisasi. Betapa banyak negara yang tidak mampu mempertahankan keyakinan ekonomi yang diterapkan berdasarkan ideologinya kemudian ambruk dan “terpaksa” mengikuti sistem yang secara simultan dibangun oleh dunia barat. Uni Sovyet terpecah belah dibawah kepemimpinan Michael Gorbachev dengan Prestroika dan Glasnost-nya, China dengan bangga di bawah kepemimpinan Deng Xiao Ping sejak tahun 1979 merubah pedoman penyelenggaraan negara khususnya dalam perkonomian mereka, yang tadinya sangat tertutup. Demikian halnya beberapa negara Amerika Selatan seperti Brazilia, Mexico, Argentina adalah contoh negara negara yang telah “mendiskriminasi” dirinya dengan falsafah negara yang selama ini dianutnya. Di Asia Tenggara, Hongkong, Singapura, Thailand, Philipina, Malaysia dengan ciri yang berbeda, pada dasarnya telah lama mempraktekkan sistem ini. Indonesia yang agak “aneh” sebagaimana pernah dinyatakan Cristanto Wibisono, bahwa kita agak “malu” menyatakan diri sebagai negara kapitalis, meskipin sesungguhnya kita telah “memakan mentah mentah” sistem ini, tanpa pernah berupaya untuk mengapresiasi dengan budaya yang berkembang.
Pada bahagian lain, Richard H Chilote, dalam bukunya Theories of Comparative Politics, The Search for a Freedom, menyatakan bahwa teori Karl Marx , Thomas Kuhn, David Easton, Hegel maupun para pakar yang menyajikan teori teori ekonomi politik, namun pada dasarnya di era modern ini, kapitalisme mampu mengggeser sosialisme yang selama ini di pandang mampu mengatasi terjadinya gejolak dalam negara. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pembangunan ekonomi politik pada suatu negara pada dasarnya tidak saja berada pada lingkup dalam negara karena itu akan menjadi bagian dari sistemn ekonomi yang dinautnya., namun faktanya kita tidak berada dalam ruang yang bebas sepenuhnya untuk mempraktekkan suatu kebijakan, tetapi pada saat yang sama, ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya memungkinkan suatu negara terpengaruh dan mengikutinya serta merta.
Kongkritnya, begini. Kalau kita menyimak secara seksama pidato kenegaraan pengantar keuangan dan rancangan APBN Tahun 2006 yang telah disampaikan pada 16 Agustus yang lalu, betapa kita tetap “bersemayam” pada gaya kebijakan ekonomi rezim orde baru. Rasa rasanya, negara ini senantiasa berada dalam jebakan kapitalisme yang merasuk ke dalam sendi sendi ekonomi pada semua lini kehidupan bermasyarakat. Yang tentu saja akan diikuti oleh daerah daerah yang tercemin dalam penuangan kebijakan yang ada dalam APBD-nya masing masing. Sehingga, sangat riskan untuk membawa negara ini keluar dari krisis multi dimenasi. Recovery Economy yang diharapkan bisa secara bertahapdilakukan akan semakin tidak jelas di tengah tengah krisis listrik, krisis energi, serta berbagai musibah yang melanda negeri ini. Sementara pemerintah dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi itu jalan keluar yang diterapkan sangat sederhana, simpel dan amburadul. Apa itu? Naikkan! Apa yang dinaikkan, tentu saja harga. Sebuah jalan keluar yang sangat tidak cerdas, tidak bijak dan dan sense of crisis-nya sangat rendah. Tidak peka terhadap apa yang sedang dialami masyarakat, sementara subsidi yang diharapkan membantu meringankan beban rakyat tak kunjung klaar, bahkan nyaris tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Tanpa kita sadari praktek kapitalis oleh sekolah, pelayanan kesehatan semakih subur. Tidak ada pola yang jelas bagaimana jalan keluar sesungguhnya. Kita masing masing hanya bisa mempertahankan kebijakan, mencari dalih pembenaran atas kebijakan yang diambil. Yang semakin celaka adalah rakyat.
Bagaimana dengan budaya kita, pun mengalami nasib serupa. Setali tiga uang. Kita hanya tahu bahwa budaya ketimuran yang diakui sebagai adat istiadat yang baik, menjadi pegangan, tidak lebih sama dengan lip service. Karena pada dasarnya kita tidak pernah mau menggali budaya yang sebenarnya ada dan hidup dalam semua zaman. Yang paling memiriskan hati ini, sebagai pernah ditulis dan dipaparkan Muchtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia, yang menyatakan kita adalah bangsa munafik. Kemunafikan adalah bahagian dari ciri sesungguhnya bangsa ini. Kita senantiasa bangga dengan simbol simbol, lambang lambang dan emblem emblem. Tetapi bagaimana kita harus berdiri tegak diatas budaya bermoral tidak pernah hadir dan dihadirkan dalam perilaku keseharian kita. Kita senantiasa berteriak untuk kebenaran, tetapi kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran semu. “Kebenaran dibalik kebohongan” senantiasa mendominasi diri anak bangsa. Dan ini selalu dipertontonkan dengan sangat vulgar dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif bahkan dalam penentuan presiden ketika masih dipilih dalam MPR, bahkan dalam pemilihan langsung presiden pun, kemunafikan berada dalam bayang bayang diri,
Lalu, apa yang harus dilakukan dengan semua ini, pertama, kita harus menentukan model dan sistem apa yang layak dan sesuai dengan tatanan masyarakat, bernegara dan berbangsa. Mendasarkan kepada falsafah dan ideologi negara, serta orientasi pembangunan ekonomi politik yang seyogyamya diterapkan, tanpa harus mengharamkan kapitalisme itu. Artinya kapitalisme sebagai sebuah sistem yang sudah berlaku universal, namun di dalam mengimplementasikannya tetap berazas manfaat untuk kepentingan masyarakat. Contoh baik dalam hal ini adalah Malaysia, di mana ia mampu memelihara budaya yang mengakar di masyarakatnya kemudian diaplikasikan dalam kebijakan ekonominya, kedua, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa menjunjung tinggi harkat dan maratbat bangsa, mandiri, dan senantiasa bersosialisasi dengan dunia luar tanpa harus “menjual” identitas diri., ketiga, dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi atapun ekonomi politik, seyogyanya berada dalam tataran budaya yang kita anut, budaya yang akan membawa kita keluar dari krisis. Budaya yang baik dan hidup dalam diri masyarakat, sesungguhnya dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada saat yang sama, pesimisme terhadap budaya yang negatif maupun pengalaman penyelenggaraan pemerintahan yang buruk dimasa lalu dijadikan pembelajaran menuju terciptanya sistem yang diharapkan biss lebih baik ke depan.