INDONESIA, “LAMPU KUNING”
M. Ridha Rasyid

Hari minggu, 24 Juli 2005, saya berada di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gajah Mada, untuk mengurus sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dari perjalanan berputar putar kampus yang tertata dengan rapi itu, saya mampir menghadiri sebuah diskusi. Diskusi yang hangat membicarakan nasib bangsa, khususnya yang berhubungan situasi mutakhir dan menjadi hangat dibicarakan saat ini. Kesimpulannya, Indonesia berada berada diambang “Lampu Kuning”. Besoknya, hari Senin, saya membaca sebuah artikel Kompas yang juga berjudul sama. Indonesia berada di Lampu Kuning. Saya lalu bertanya tanya, apa bener Indonesia sudah memasuki “Lampu Kuning”, suatu situasi yang diisyaratkan sudah sekarat, serba-keterbelakangan meliputi anak bangsa, penyelenggaraan pemerintahan yang diurus oleh sebahagian besar aparat yang tidak mengerti bagaimana seharusnya pemerintahan itu dijalankan. Masyarakat yang selalu emosional mengapresiasi kenyataan yang terjadi disekelilingnya. Kenaikan harga yang boleh jadi tak kunjung terjangkau oleh daya beli yang rendah, ataupun berbagai gesekan antar kelompok masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung. Juga betapa tidak hormatnya mahasiswa terhadap elite perguruan tinggi seperti yang baru saja kita saksikan di televisi ketika sebuah universitas swasta di Surabaya yang menghajar rektornya hingga berdarah darah. Sungguh mengerikan.
Lalu apa indikatornya sehingga Indonesia sudah dikategorikan berada di Lampu Kuning? Yang mana bisa dimaknakan agar kita pelan pelan, hati hati atau melaju kencang agar tidak terjebak di “Lampu Merah”. Pertama, bahwa tingkat resistensi masyarakat semakin besar akibat dari sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah yang tidak pro rakyat. Yang dialaskan pada sebuah kenyataan yang harus diambil pemerintah agar Indonesia tidak semakin terpuruk. Sementara diawal pemerintahan yang dipilih secara langsung untuk pertama kalinya ini tingkat ekspektasi dan popularitas pemerintahan demikian tinggi, namun segera surut. Kemudian kita berdalih bahwa tidak ada urusan dengan popularitas. Tidak ada urusan dengan masyarakat suka atau tidak. Padahal slogan yang sering dimunculkan Bersama Kita Bisa. Lalu ada yang menyatakan kita Bersama Bisa Apa, lha wong masyarakat tidak pernah merasakan kebersamaan itu. Lebih ekstreem lagi ada yang menyatakan Bersama Kita Hancur. Bersama Kita Menderita, Bersama kita merasa selalu dijadikan obyek pelengkap dari penderitaan yang tak kunjung usai menurut versi ruang dan waktu dan seiring pergantian kepemimpinan. Kedua, Visi pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik menuju Indonesia Sehat. Namun, kenyataan berkata sebaliknya. pendidikan semakin mahal. Sekolah Negeri justru lebih mahal dari yang dikelola swasta. Dan hasilnya, tak kunjung mengangkat kualitas pendidikan. Belum selesai Kurikulum Berbasis Kompetensi dilaksanakan, kemudian diperkenalkan sistem kredit, yang katanya dapat mempercepat penyelesaian bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan memadai untuk merampungkan studinya. Kita tidak pernah mencari solusi meningkatkan kualitas. Kita senantiasa melalui uji coba. Kelinci percobaannya adalah siswa. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan yang juga tak lebih sama dengan masa lalu. Bahkan kembali ke era dimana tingkat pelayanan yang mutunya sangat rendah. Berbagai penyakit masyarakat kemudian muncul, tanpa alternatif penyelesaian yang komprehensif, bahkan kita cebnderung mengkambing-hitamkan, menyalahkan masyarakat. Pokoknya tiba masa tiba akal. Ketiga, harga minyak yang kemungkinan akan dinaikkan, karena kata Ketua Bappenas maupun staf ahlinya Dr Ikhsan, harus dinaikkan dan satu satunya jalan yang dapat ditempuh. Selalu kita mengatakan harga BBM dalam negeri paling murah, subsidi yang dikeluarkan semakin mencekik APBN, utang luar negeri pada saat yang bersamaan harus tetap dibayar. Kita tidak pernah bersungguh sungguh menyiapkan rencana sejumlah jalan lain. Pokoknya naikkan, apakah kemudian menimbuilkan pro dan kontrra. Itu hal yang biasa dan tidak berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Keempat, investasi yang tidak semakin meningkat, situasi daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang rusuh di mana mana, kecurigaan dibalik kesepakatan Helsinki dengan isu sentralnya partai lokal, dan sejumlah masalah yang melingkupi bangsa Indonesia.
Indikasi yang disebutkan di atas, menurut hemat saya bukanlah menjadikan Indonesia di Lampu Kuning. Kita adalah bangsa besar, bangsa yang tidak berputus asa. Bangsa yang terlahir dengan sejumlah gagasan. Bangsa yang sejatinya tidak ingin berada dalam keterpurukan. Bangsa yang kreatif dan dan tidak mau terlena oleh sebuah kekuatan luar yang bermain dibalik semua itu. Tentu saja kita punya alasan untuk mengatakan bahwa bangsa ini akan tetap tegar. Indonesia tidak akan bubar, meskipun ada yang pesimis. Optimisme untuk keluar dari berbagai permasahan itu secara bertahap dapat diantisipasi bila, pertama, pemerintah secara serius menyikapi persoalan persoalan yang melilit bangsa ini dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang didasarkan atas perhitungan matang dan menyeluruh. Melakukan investigasi sebab akibat terjadinya krisis multi dimensi, kedua, tahap berikut mengimplementasikan kebijakan itu secara konsisten, pada saat yang sama, masyarakat turut mendorong suksesnya pelaksanaan kebijakan yang diorientasikan untuk me-recovery situasi yang ada, ketiga, penegakan hukum, kesinambungan penindakan yang dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu seraya mengembalikan harta yang pernah dirampok segelintir orang yang konon katanya pernah sangat berpengaruh dinegeri ini, keempat, adanya sinergitas komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berjalan beriring menyelesaikan masalah secara bersama sama. Serta adanya sikap sabar masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan Indonesia senantiasa berada di Lampu Hijau. Kita akan terus berjalan. Indonesia akan tetap eksis.