PERAN HUMAS PEMDA DALAM MENUMBUHKAN KINERJA : Suatu Tinjauan kasus pada Humas Pemkot Makassar
Oleh : M. Ridha Rasyid


Era Otonomi Daerah dan Kehumasan
Di dalam menyikapi arus perubahan yang terjadi saat ini, di mana termasuk di dalamnya pemerintahan sebagai bagian tak terpisahkan dari perubahan itu sendiri, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang cukup handal dari jajaran pemerintahan untuk menjelaskan kepada rakyat terhadap tiap kebijakan yang diambil pemerintah, yang. menurut hemat saya, kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan dalam seluruh hierarkhi yang ada, ketiadaan pengelaborasian informasi serta komunikator komunikator yang menguasai dan mampu menjelaskan kepada khalayak mengapa sebuah kebijakan diambil dan diputuskan, pada saat yang sama, ketika sebuah kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan, itupun harus bisa dijelaskan oleh pemerintah, terutama aparat yang menangani bidang kehumasan. Era transparansi memiliki makna bahwa seluruh aktifitas pemerintahan yang berhubungan dengan kebijakan publik seyogyanya dapat diuraikan secara cerdas kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami dan tidak apatis terhadap tumbuhnya pelibatan serta partisipasi masyarakat dalam turut mengambil bagian. Masyarakat tidak lagi dijadikan obyek “penderita” dari sebuah kebijakan. Ini adalah bahagian atau domain dari tugas kehumasan
Sejak diberlakukannya otonomi daerah 2001, terjadi berbagai perubahan yang cukup drastis sebagai konsekuensi dari pelaksaan Undang Undang No 22 Tahun 1999dan kemudian dilakukan revisi dan menghasilkan satu undang undang baru, yakni UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Bagian Humas yang merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup pemerintahan juga menglami imbas dari perubahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Humas dituntut menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyebar-luasan informasi atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada saat yang sama, tentu saja aparat yang menangani bidang kehumasan serta teknologi informasi yang digunakan harus selaras dengan tuntutan kinerja yang semakin meningkat pula, keterampilan dalam mengelola informasi menjadi sebuah berita (news), serta menjawab berbagai permasalahan yang muncul di media massa merupakan bahagian tugas rutin yang memerlukan jawaban segera. Termasuk media penyiaran juga harus senantiasa mendapat perhatian yang sama, sehingga masyarakat mampu menyerap informasi yang disampaikan. Bagian Humas yang sering diibaratkan sebagai telinga, mata dan mulut pemerintah, volume pekerjaannya semakin sangat tinggi dan urgen untuk mengapresiasi setiap kebijakan pemerintah untuk dialihbahasakan sehingga mudah dipahami, dicerna dan dapat diterima oleh masyarakat atas informasi yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan.
Modernisasi Kehumasan
Humas merupakan payung besar yang menaungi banyak bidang keahlian, dan jelas lebih luas daripada sekadar penghubung antara pers dan klien seperti yang biasa dilakukan. Publisitas hanya bagian kecil dari humas, demikian pula dengan penggunaan jenis media. Humas modern jauh dari sekedar penciptaan publisitas, karena sesungguhnya humas itu sebagai suatu “program total” yang meliputi banyak kegiatan yang lebih kompleks daripada publisitas. Dalam The Engineering Of Consent, Barnays mengatakan hal positif untuk menunjukkan perhatian organisasi/perusahaan pada kepentingan lebih luas/nasional yang tidak hanya sebagai simbol namun memiliki arti penting yang sangat besar dalam menciptakan image positif di tengah tengah masyarakat
Humas adalah tanggung jawab dan fungsi manajemen untuk (1) menganalisis kepentingan publik dan memahami sikap publik; (2) mengidentifikasikan dan menafsirkan berbagai kebijakan dan program kerja dari organisasinya; serta (3) melaksanakan serangkaian program tindakan yang dapat diterima dan didasarkan pada niat baik.
Dengan pemberlakuan otonomi daerah, terlebih karena ia berbasis di kabupaten/kota, yang boleh jadi tidak semua daerah memiliki sumber daya aparatur yang betul betul memahami dan mengerti tentang kehumasan, menjadi sebuah problematika yang perlu mendapat perhatian yang tinggi, sehingga apa yang seharusnya dan menjadi tugas pokok dan fungsi kehumasan, terkadang mendapat kendala. Meskipun Bagian Humas menjalani fungsi yang heterogen, namun sesungguhnya menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi instrumen instrumen setiap kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, Bagian Humas Kota Makassar terus mengalami perubahan dan dinamika yang terus berkembang yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai akan dijelaskan di bawah ini, pertama, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi kehumasan, maka Bagian Humas Kota Makassar yang terdiri dari sub bagan pemberitaan, distribusi dan dokumentasi selalu berupaya untuk memberikan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua komponen masyarakat termasuk masyarakat pers, maka fungsi fungsi yang melekat pada Bagian Humas Kota Makassar pasca pemberlakuan otonomi terus menunjukkan kinerja yang cukup positif. Ini terbukti dengan semakin mudahnya mitra kerja Bagian Humas untum mengakses sebanyak mungkin informasi, ke dua, bahwa Bagian Humas telah melakukan reposisi dan redefinisi dikalangan internal aparatur pemerintah yang ditugaskan di Bagian Humas, seraya melaksanakan berbagai bentuk interaksi dengan masyarakat pers, ke tiga, bahwa dukungan dari kepala daerah bersama dengan unit kerja dalam lingkup pemerintah Kota Makassar sangat tinggi, sehingga memudahkan Bagian Humas dalam memenuhi tuntutan kinerja sebagaimana diinginkan oleh pimpinan, ke empat, seperti pengamtsalan di atas, bahwa Bagian Humas merupakan mata, telinga dan mulut pemerintah, maka setiap saat selalu mendampingi dan mengikuti perjalanan tugas kepala daerah dengan maksud tidak sesuatu pun langkah dan kebijakan pemerintah yang tidak terpantau oleh Bagian Humas.
Dari penunjukan kinerja dan volume pekerjaan yang demikian berat, pembaharuan terus dilakukan. Bukan berarti Bagian Humas tidak boleh puas dengan kinerja yang ada atau tidak mengalami kendala maupun kekurangan, tetapi upaya untuk secara berkala melakukan studi komparasi dengan daerah yang diasumsikan sebagai daerah yang telah menjalankan fungsi kehumasan dengan baik sebagai motivasi dan proses pembelajaran serta pencerahan segenap aparat kehumasan untuk semakin meningkatkan penegetahuan dan keterampilannya terus terasah juga menjadi bahagian dari usaha untuk meningkatkan performace Bagian Humas.
Oleh karena itu ke depan, Bagian Humas akan melakukan berbagai modifikasi fungsi kehumasan, terutama dalam penyelenggaraan tugas tugas kehumasan yang dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional oleh aparat kehumasan, juga semakin meningkatkan kerjasama dengan masyarakat pers sebagai ujung tombak penyebarluasan informasi, karena bagaimanapun juga selalu disadari Humas tidak memiliki makna apa apa ketika tidak terjalin pola kemitraan dengan pekerja pers.
Gambaran umum yang disampaikan sebagaimana judul dari paparan ini, merupakan wujud dari kinerja Bagian Humas Kota Makassar setelah diberlakukannya otonomi daerah, yang menurut hemat saya, bahwa telah mengalami peningkatan dan perubahan dari sebelumnya bersikap pasif, maka untuk saat ini justru proaktif dalam memberikan apresiasi yang mengedepankan nuansa kebersamaan dalam membangun kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat agar, kehadiran Bagian Humas sebagai penyambung informasi di tengah tengah masyarakat butuh akan informasi tentang kegiatan kegiatan pemerintahan di Kota Makassar telah menggambarkan grafik yang semakin menaik dari waktu ke waktu, yang kemudian dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa masa mendatang.
Kesimpulan
Ketika kita membicarakan tentang psikologi media, maka secara garis besar lingkup permasalahannya adalah, pertama pengaruh emosional dalam penyampaian informasi dan dampak psikologi yang ditimbilkan dari informasi yang tersaji kehadapan publik. Banyak ahli pikir di bidang psikologi sosial yang menyatakan, bahwa sumber berita dan nara sumber banyak ditentukan oleh keadaannya pada saat ia tampil untuk menyampaikan berbagai kebijakan, program atau statement yang bersifat kolektif terhadap lingkungan sekitarnya. Pada saat yang sama, tatkala informasi itu telah terpublikasi maka beragam pencerminaan kejiwan akan muncul kepada setiap pembaca, pendengar dan pemirsa. Tentu saja, hal ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, tetapi yang paling penting menjadi perhatian kalangan praktisi kehumasan, hal mendasar yang perlu disikapi adalah perlunya penguasaan sumber informasi itu untuk dapat diurai secara gamblang, jelas dan lebih komunikatif dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengonsumsi informasi itu, kedua, kesiapan untuk tampil sebagai barisan terdepan dalam membangun pencitraan yang baik tentang organisasinya. Sebagai sebuah mata rantai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan praktisi humas dalam lingkungan pemerintahan, sepatutnya memberikan harapan positif atas apa yang disampaikannya, apa yang dinyatakan dan digambarkan, sehingga publik dapat dengan tenang menerimanya sebagai suatu kebijakan dan program bersama. Artinya, kebijakan dan program itu, ketika telah terakses, maka muncul inetraksi yang sinergik, dengan muaranya tumbuhnya partisipasi masyarakat. Juga dalam hubungannya dengan keberadaan media sebagai sarana dalam menyalurkan informasi itu, yang dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian oleh praktisi humas, atau aparatur pemerintah di Bagian/Biro Humas, adalah, pertama, pengaruh atas sebuah pemberiataan (baik itu interpretasi, opini pribadi sang wartawannya) akan diaprasiasi pembacanya sesuai apa yang dibacanya, didengar atau dilihatnya, sehingga harus pandai pandai mengelaborasi pemberitaan itu seminimal mungkin agar tidak menimbulkan terbentuknya opini publik yang negarif, kedua, tidak semua media, sebagaimana diuraikan dalam kritikan terhadap media, memberitakan substansi dari informasi yang diberikan, boleh jadi, oleh wartawannya hanya mengambil dari sisi yang bisa menimbulkan sensasi atau ada kesengajaan untuk mem-blow up informasi yang didapatkannya ketiga, perlunya penguasaan mendalam terhadap berbagai program dan kebijakan pemerinytah untuk selanjutnya disebarkan luaskan, agar intinya dapat sampai ke publik, keempat, mengantisipasi timbulnya dualisme asumsi pada satu pemberitaan, sehingga konsistensi dari praktisi humas dalam menyampaikan pesan organisasinya dianggap layak sebagai suatu berita.
Meskipun selalu dikecam, masyarakat ternyata dapat menghargai jerih payah para praktisi humas, sehingga dikonklusikan, peran humas akan senantiasa terbuka luas, demikian hasil penelitian Robert L Heilbroner, seorang ekonom terkemuka Amerika Serikat. Lebih tegas lagi apa yang dinyatakan oleh Martin Meyer, setiap pendekatan realistis harus berawal dari premis bahwa penyampaian informasi yang berhasil akan menambah nilai jual dari keseluruhan dari suatu institusi/organisasi
Juga hal yang sangat kongkrit disampaikan oleh Reeves “ kita tidak bisa menjual jika produknya tidak bagus, namun meskipun produknya bagus kita tidak bisa menjualnya tanpa USP (Unique, Selling, Proposition- Penawaran Penjualan yang Unik). pertama, pahami dulu konsep ini, artinya bujuklah seseorang untuk bisa terpengaruh karena informasi tersebut memberi manfaat, kedua, sampaikan secara lebih bervariatif, seleksi informasi yang sesuai momentum, ketiga, pertimbangkan jangkauan dari informasi yang akan disampaikan.