PEROMBAKAN KABINET JILID II:
JAUH DARI HARAPAN
Oleh: M. Ridha Rasyid*

Kemarin, tanggal 7 Mei 2005, di Istana Merdeka, akarta dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, MenkoPolhukHam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan (sebagai padanan kata dari reshuffle) kabinet jilid II yang dilakukan secara terbatas di bidang sektor yang tidak berhubungan langsung dengan persoaaln yang amat esensi yang dihadapi masyarakat. Dengan hanya mengganti lima menteri Dalam pengantarnya beliau mengemukakan perlu adanya penyegaran agar dapat meningkatkan kinerja kabinet secara keseluruhan. Yang menarik dari evaluasi ini, Presiden SBY tidak mengemukakan bagaimana sesungguhnya performance yang dihasilkan dalam dua setengah tahun terakhir anggota kabinet itu bekerja, walaupun secara kasat mata, hampir 60% dari anggota kabinet itu memiliki rapor yang kurang meyakinkan. Bahkan, banyak pihak yang mengatakan bahwa reshuffle kali ini tyidak lebih sama pada perombakan sebelumnya, yang hingga kini tidak menghasilkan sesuatu yang dapat mengeluarkan negara ini dari berbagai krisisizal Bakri mengatakan bahwa Presiden mangganggap bahwa kinerja keduanya “cukup memuaskan”. Namun, kenyataannya Alwi Shihab tidak lagi masuk dalam jajaran kabinetnya. Sementara Aburizal hanya digeser ke Menko Kesra. Pertanyaannya kenapa bisa demikian? Pertama, persoalan internal yang dihadapi PKB, baik versi Alwi ataupun Muhaimin Iskandar, sehingga tidak secara jelas siapa yang harus didukung. Artinya Alwi sedang bermasalah, sementara kekuatan Gus Dur sebagai pendukung utama Muhaimin tidak serta merta dapat dinafikan, disamping tentu saja kinerja tidak bagus bagus amat yang ditunjukkan Alwi Shihab, kendatipun oleh Alwi menyatakan ia mampu memenuhi tugas pokok dan fungsinya serta harapan yang disampaikan Presiden. Kedua, dengan adanya dukungan penuh Partai Golkar kepada pemerintah seperti keputusan yang dalam Rapimnas Golkar tentu saja konsekuensinya sebagai ”perkoncoan” antara Aburizal dengan JK sangat kental sehingga mau tidak mau Aburizal harus dipertahankan bahkan kursi kabinet untuk Partai Golkar malah bertambah. Ketiga, untuk menjaga kestabilan pemerintahan, maka Presiden SBY harus lebih mengedepankan kepentingan Partai Golkar.
Dari pandangan pandangan yang disampaikan Presiden SBY mengantar pengumuman perombakan kabinet terbatas, ia sempat galau dan risau dengan berbagai analisis yang dikemukakan para pengamat, yang menurut hemat saya, tidak perlu secara emosional mendapat tanggapan panjang lebar, karena bagaimanapun dengan keragaman asumsi, persepsi atau deskripsi yang disampaikan dan disiarkan berbagai media massa justru akan lebih memperkaya khasanah dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan yang akan ditempuh pemerintah. Kita, tidak pada eranya lagi untuk monoloyalitas maupun kesatuan pendapat yang malah akan mengaburkan subtansi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Seyogyanya menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahwa dalam pengambilan kebijakan, program maupun keputusan hendaknya didasari pengkajian yang lebih komprehensif, menunjukkan pemihakannya kepada sebanyak mungkin rakyat yang dapat menerima kebijakan tersebut. Bukan hanya mempertahankan kepentingan penguasa belaka. Oleh karena itu, keragaman dalam menilai sisi posistif-negatifnya sebuah kebijakan justru harus terus didorong, agar ke depannya dapat lebih berhati hati dan meperhatikan semua anasir anasir yang memungkinkan kebijakan tersebut memberi dampak luas ke arah dinamisasi demokrasi, pada saat yangsama, masyarakat pun akan memberi apresiasi terhadap aplikasi kebijakan tersebut pada tingkat implementasinya. Pengalaman empiris menunjukkan (khususnya dalam era rezim orde baru selama hampir dekade terakhir) semestinya dapat membuat pemerintah yang berkuasa saat ini menjadikan pengalaman berharga dalam memperbaikan tatanan kehidupan kebangsaan.

Setengah hati
Konklusi yang dapat ditarik, sebagai pemegang hak preogratif, Presiden dalam hal ini, terlalu banyak mempertimbangkan hal hal yang bertentangan dengan hak preogratif itu sendiri. Mungkin oleh Presiden mengatakan bahwa dia tidak mendapat tekanan, tetapi faktanya banyak masukan, usulan atau pun pendapat yang harus dia saring, disaat berbeda, juga harus mengakomodir kepentingan individu, partai politik, maupun tuntutan untuk memeberikan “hasil terbaik” dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukannya. Artinya, kalau kita mau jujur, Presiden ingin melakukan perombakan di banyak jajaran anggota kabinetnya, yang tingkat krusial masalahnya hampir sama dengan bidang ekonomi, tapi apa hendak dikata semua itu ada kekuatan lain yang mem-back up. Presiden sangat sadar dengan kekuatan yang dimilikinya di parlemen. Presiden tidak saja bertumpu pada hasil pemilu presiden beberapa waktu lampau, tetapi juga kekuatan riil yang dihadapinya sepanjang kekuasannya. Kesemua parameter yang dilakukannya mengalami degradasi yang bersimpul pada upaya untuk menjaga kekuasaan hingga berakhir masa jabatan. Yang menurut hemat saya, kalau Presiden dapat bertindak lebih tegas, konsisten, serta mampu meyakinkan partai yang mendukungnya, Presiden dapat mekakukan perombakan kabinet tidak saja pada posisi menteri perkonomian sahaja.

Sosok 6 Meneteri Baru
Saya amat trenyuh ketika menyimak secara seksama nama nama yang disebutkan oleh Presiden SBY. Jadi bertanya tanya bagaimana sesungguhnya harapan Presiden kepada sosok menteri baru itu. Mari kita lihat satu persatu. Aburizal Bakri yang ditempatkan sebagai Menko Kesra sungguh sangat tidak proporsional terlebih profesional. Sebagai seorang pengusaha yang pernah berhasil, dan juga hampir pailit, ditempatkan sebagai Menko Kesra. Jika melihat dari rekaman perjalanan kariernya dalam mengarungi bisnis dan beberapa saat dalam pemerintahan dan pernah pula menjadi Ketua Kadin, kita tidak melihat sisi ketepatan menempati posisi tersebut. Berbeda ketika dia ditempatkan sebagai Menko Perekonomian, sedikit banyaknya selaku pengusaha ada hal hal yang dia tahu meskipun itu merupakan “kursi panas” baginya, karena ia hampir tiap hari mendapat sorotan, hujatan, makian dan semacamnya. Kalau Presiden konsisten dalam melakukan fit and proper test pada saat seseorang dipanggil ke Istana Agung di Jogyakarta tersebut, maka sudah terbayang dibenak Presiden bahwa sesungguhnya Aburizal ini tidak lebih sebagai”penyelematan” yang dilakukan Jusuf Kalla. Oleh karena, bukan tidak mungkin atau hampir pasti Aburizal akan dibawah kekursi “pesakitan” atas kasus kasus yang mendera perusahaan perusahaannya. Budiono, mantan MenNeg Perencanan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dan juga mantan Menkeu di era kepemimpinan Megawati, oleh banyak pihak dinilai sangat bagus kinerjanya, track record-nya lebih banyak positifnya, dan punya kejujuran serta kesejukan dalam bertutur kata. Kalau hal ini bisa dipertahankan dan melakukan terobosan baru dalam me-recovery ekonomi, mendorong perluasan kesempatan dan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran, maka ia patut diacungi jempol. Tapi kalau tidak, malah boisa menjadi “bumerang” bagi Presiden SBY. Ada penilaian yang menarik dari Iman Sugena dari INDEF yang menyatakan bahwa Budiono selama duduk dalam jajaran kabinet Megawati rapotnya tidak dapat dikatakan sangat memuaskan, oleh karena dizamannya dia juga inflasi cukup tinggi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup signifikan dan teori ekonomi yang diterapkannya sangat konservatif. Mudah mudahan saja asumsi ini tidak keseluruhannya benar dan itu dibuktikan Budiono dalam menjalani tuganya ke depan, dan bisa mempertahankan respon pasar uang dan saham yang cukup positif, fiskal yang bisa bersinergi dengan sektor moneter yang ditangani Bank Indonesia. Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa dengan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, maka bukan satu satunya indikator keberhasilan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa menjadi katalisator kesejahteraan rakyat akan lebih baik, tetapi semuanya tergantung bagaimana mendorong masuknya investasi, memberikan rasa aman dan nyaman kepada dunia usaha, kepastian hukum serta sumber daya manusia yang terampil, disiplin serta menumbuhkan suasana yang lebih kondusif disemua daerah. Fahmi Idris, saya heran, koq, bisa menempatkannya di dikementerian Perindustrian, yang boleh jadi latar belakang dan penguasaan dibidang perindustrian sangat minim. Tidak banyak yang bisa disajikan dari pengalaman kinerja Fahmi, baik diera pemerintahan sebelumnya ketika dia menjadi Menakertrans hingga dua kali. Padahal sektor perindustrian, disamping perdagangan dan pertanian harus mendapatkan perhatian serius ketika pemerintah, memang, ingin mendorong daya komparatif maupun kompetitif barang yang dihasilkan di tingkat pasar global. Erman Suparno, orang ini tidak jelas apa sesungguhnya kelebihan selain dia dari PKB. Tidak banyak pengetahuan saya tentang dia. Mulyani dan Paskah Suzetta adalah sosok yang tepat di bidangnya, hanha ada satu catatan saya untuk Paskah, dia harus meninggalkan semua bisnisnya di Jawa Barat.