PEMERINTAHAN WARUNG KOPI
Oleh:M.Ridha Rasyid
Ada fenomena yang menarik di era reformasi sekarang ini, di mana seringkali orang berdiskusi dengan masalah masalah yang krusial secara informal, misalnya di warung kopi, café atau bahkan di tempat tempat yang pada masa sebelumnya tidak dilakukan. Semua serba praktis, sederhana dan nyaris tidak punya motif yang jelas. Kalau kita menyimak secara seksama, diskusi itu tidak salah, tidak menyalahi apapun. Kesannya sengaja disederhanakan agar publik banyak yang tahu. Maka tidak jarang dari perdebatan yang berlangsung itu berakhir tanpa kesimpulan, atau berujung pada temuan kasus, dan dari sanalah disusun strategi untuk melaporkan oknum ke pihak kepolisian atau kejaksaan atau pihak lainnya yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk itu. Pertnyaannya kemudian adalah, apakah ini bagus, positif dan dapat menyelesaikan masalah. Pemerintahan itu merupakan suatu sistem yang harus dianalisis, dikaji dan dibuatkan konklusi dalam bentuk program, kebijakan maupun konsep perencanaan yang sesuai dengan hal hal yang empirik serta dilandasi teori keilmuan yang cukup. Pemerintahan bukan dialog asumsi, perkiraan atau uji coba. Namun pemerintahan merupakan hal yang urgen dan vital untuk ditelaah secara mendalam serta holistik. Oleh karena itu, membicarakan masalah masalah pemerintahan di warung kopi suatu ketidak-wajaran, dan pasti hanya membicarakan secara parsial atas suatu masalah yang dibicarakan, dan yang hadirpun hanya punya pikiran pikiran yang praktis, simpel dan sama sekali tidak ilmiah. Debat kusir akan senantiasa menghiasi pertemuan tersebut. Betapapun yang hadir itu punya kredibilitas yang memadai serta kewenangan yang besar, tetapi tatkala ia dibicarakan di pinggir jalan, tidak lebih sama dengan demostran yang berteriak dijalan jalan demi “memperjuangkan” hak orang banyak. Tetapi apakah dengan jal;an itu dapat menyelesaikan masalah. Sungguh ironis jika ada pengambil kebijakan yang berkesimpulan seperti itu, juga sama riskannya dengan “pakar” yang mau berdislusi di warung kopi. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintahan itu dibahas secara seksama? Pertama, hendaknya yang berbicara itu punya Ilmu tentang pemerintahan, Bukan suatu jaminan orang pemerintahan mengerti ilmu pemerintahan dengan segala aspeknya. Tidak ada garansi seorang walikota, bupati, gubernur atau perangkat di bawahnya mengerti pemerintahan secara teoretis dan punya pengalaman mendalam tentang implementasi ilmu pemerintahan yang pernah dijalankan atau yang ditulis oleh berbagai orang yang memiliki expertasi yang cukup. Seorang Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri, anggota Legislatif bahkan Presiden sekalipun, tidak bisa dikonklusi bahwa dirinya punya kompetensi keilmuan di bidang pemerintahan, karena jabatan jabatan tersebut itu merupakan jabatan politis belaka, bukan jabatan yang berdasarkan penguasaan keilmuan, memiliki kecerdasan serta intuisi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga apa yang terlihat kemudian, dengan kepemimpinannya, bukan keberhasilan yang dicapai, bukan kesejahteraan rakyat yang diwujudkan, bukan memberi rasa aman dalam berusaha dan beraktifitas, bukan memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat, bukan menyediakan prasarana dan sarana serta infrastruktur yang cukup yang diadakan, tetapi yang ada adalah kepentingan pribadi, golongan dan kroni kroninya, serta upaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Kedua, bahwa dalam menjalankan dan menerima amanah kedaulatan rakyat melalui kehadiran pemerintahan, seyogyanya mendapatkan perhatian melalui penyiapan konsep yang jelas, komprehensif dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat, menjaga martabat bangsanya, menyelaraskan antara kepentingan negara, bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Kalau dia penguasa tingkat lokal, maka memberdayakan masyarakat lokal mutlak diperlukan, memenuhi kebutuhan dasar atas kehadiran pemerintahan seperti pendidikan yang terjangkau ( bukan seperti sekarang, dimana ada daerah yang oleh pemerintahnya memberikan “angin segar” untuk melakukan “pemerasan” secara kolektif oleh lembaga pendidikan). Setiap Penerimaan Siswa Baru (PSB) selalu menjadi masa “panen” dan korupsi yang dilegalkan oleh seluruh komponen sekolah. Kebutuhan dasar lainnya adalah kesehatan. Betapa memiriskan hati kita ketika rakyat seperti “binatang” bahkan lebih rendah dari hewan tatkla ia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar pelayanan kesehatan yang baik. Harus diberi obat yang sama untuk “semua” penyakit. Juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan kepastian hukum. Kalau bicara yang terakhir ini akan lebih “menyakitkan” hati kita, ketika pemerintah yang berkuasa mengeluarkan aturan yang “sah” untuk merampas hak rakyatnya dengan dalih “kepentingan umum”. Padahal, kepentingan umum yang dimaksud itu hanya kepentingan segelintir orang yang memiliki kapital besar dan pemerintah yang mencaplok tanah rakyat mendapatkan “upeti” dari sang pengusaha. Ini bukan sesuatu yang baru, yang oleh Aditjondro, diistilahkan oligarki sang pemimpin pemerintahan, mulai dari tingkat terbawah hingga pemuncak dari suatu negara. Ketiga, pemerintahan dan pemnerintah, swasta serta masyarakat harus secara bersama dan bersinergi membangun wilayahnya, jangan yang diuntungkan swasta oleh pemerintah sementara rakyat dijadikan “obyek penderita”. Sudah cukup apa yang dilakukan oleh penguasa penguasa sebelumnya. Sekarang bukan masanya menindas rakyat. Bukan eranya membodohi rakyat dibalik kekuasaan yang sesungguihnya amanah dari rakyat.
Untuk itu, membicarakan pemerintahan tidak sebatas di warung kopi atau di tengah jalan. Bukan membicarakan hal hal yang praktis atau sengaja dibuat “seolah-olah” bisa selesai di tempat tempat seperti itu. Pemerintahan membutuhkan kematangan berfikir, bertindak dan pendidikan yang mumpuni. Tidaklah menjadikan pemerintahan itu dapat diselenggarakan dengan baik melalui warung kopi. Pemerintahan harus bersekolah. Harus melalui jenjang pendidikan. Harus memiliki etika dan moralitas yang baik. Bukan orang yang bisa berdebat atau berkata tidak. Bukan hanya sekedar mengatakan setuju, Bukan itu. Dan sama sekali bukan di warung kopi. Itu pasti