RESHUFFLE JILID II, JAUH DARI HARAPAN
Oleh : M. Ridha Rasyid*

Penyegaran kabinet kabinet kembali dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu hampir tiga tahun terakhir. Biasanya, penggantian kabinet atau penggeseran anggota pemerintah dalam kabinet itu karena adanya masalah mendesak yang harus segera diambil, sebab bila tidak atau tetap dbiarkan akan m,enimbulkan masalah besar dalam pemerintahan. Jadi, bukan untuk memindahkan dari pos tertentu ke pos lainnya. Kalau alasan itu yang mengemuka tentu saja, menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah tidak memiliki pola jelas dalam menjalankan pemerintahan. Yang pertama kali kita harus melihat bahwa apakah memang ada alasan jelas dan terang bendserang untuk melakukan penyegaran ataupun perombakan dengan mengeluarkan sejumlah nama dari jajaran kabinet Indonesia Bersatu itu. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah sebuah penyegaran dalam artui yang sebenarnya, namun tidak adanya pola dalam menyikapi konstelasi yang berkembang disekitarnya. Ada dua alasan pokok mengapa Presiden melakukan perombakan di jajarannya, pertama, banyaknya tekanan politik yang mendominasi, agar para kader partai atau yang diusulkan partai terakomodasi secara bergilir dalam kekuasaan, mengingat bahwa mereka telah memberi andil untuk sebuah kekuasaan yang ada di pemerintahan saat ini. Ini picu dari pernyataan awal SBY ketika menduduki presiden, bahwa akan senantiasa melakukan evaluasi dan segera akan memikirkan tindakan selanjutnya untuk menggantinya. Juga kontrak kerja yang ditanda tangani mereka yang duduk dalam kabinet untuk siap dinilai kinerjanya. Sehingga, apa lacur kemudian terjadi, parpol pendukung dan pengsusung SBY-JK ( meski pemilihannya dilakukan secara langsung) menagih janji politik itu melalui manuver untuk mengesankan bahwa performa kabinet pemerintahan kinerjanya buruk. Disamping itu, jatah kue kekuasaan itu haruis ada dalam genggaman parpol sebelumnya berakhirnya masa tigas pemerintahan berkuasa., kedua, bahwa dengan mengganti anggota kabinet itu berarti telah memenuhi tekanan publik yang boleh jadi senagaja diangkat kepermukaan secara gencar melalui berbagai media wacana, agar segera Presiden melaksanakan perombakan. Jadi, menurut hemat saya, tidak ada dalih substansif yang menjadi core perlunya dilakukan perombakan kabinet, melainkan masalah eksternal yang memengaruhi jalannya pemerintahan.
Dari perombakan kabineg Jilid I pada Desember 2005, kita melihat bahwa kinerja kabinet toh tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Ketika itu alasan yang mengemuka untuk diadakannya reshuffle agar siklus perekonomian kita lebih bagus, dan sejumlah ekspektasi yang menyertai pergeseran dan dimasukkannya nama Budiono sebagai Menko Perekonomian sungguh besar, tetapi setelah berlangsung kurang lebih satu setengah tahun, ternyata performa ekonomi kita jalan ditemp[at,, walaupu IHSG telah menembus level yang amat menakjubkan yaitu 2000 dan kurs rupiah telah mencapai Rp 8. 900, pada saay yang sama pengangguran, kemiskinan dan stabilitas neraca pembayaran dan fiskal tidak mengalami kemajuan signifikan, jika kita tidak mengatakan mengalami kemunduran. Seperti janji pemerintah, lapangan pekerjaan akan terbuka dan menyerap tenaga kerja samapai 1 juta orang pertahun, terbukti, dunia usaha hanya mampu menyerap tenaga kerja 300. 000 orang (itupun 80% dari mereka adalah tenaga kerja yang pernah bekerja, sisanya yang betul baru pertama mendapat pekerjaan). Kemiskinan itu juga mengalami peningkatan sekiranya kita mengacu pada kriteria yang ditetapkan Bank Duinia, bahwa mereka yang berpendapatan di bawah US$ 2 dollar/hari, maka jumlah oranbg miskin di Indonesia kurang lebih 50 % atau lebih dari 100 juta orang. Artinya, pemerintah tidak memiliki solusi yang tepat dalam mengantarmasyarakat mendapatkan perolehan pendapatan yang lebih baik, serta terbuka investasi untuk selanjutnya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak banyak. Dari jumlah investasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya sekitar Rp 40 triliun dari modal asing di tambah investasi dalam negeri yang lebih tinggi sedikit 45 triliun, dan perusahaan baru untuk berusaha di Indonesia hanya sekitar 3%. Memang ada pencapaian target perttumbuhan ekonomi sebesarr 5,8% dan tahun ini diharapkan mencapai 6 hingga 6,2%, namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, tidak berbanding lurus dengan jumlah angkatan kerja dan usia produksi mendapatkan lapangan kerja, berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskinh yang hampir mearata di semua daerah. Persoalan pendidikan dan kesehatan [un mengalami nasib yang sama. Dengan pembiayaan yang dialokasikan dalam APBN 2007 pemberdayaam masyarakat sebanyak Rp 52 triliun, pendidikan Rp triliun dan kesehatan yang sangat memrihatimnkan hanya sekitar Rp 5 triliun, pekerjaan umum yang mencapai 37 triliun, kita menganggap bahwa sektor infrastruktur belum mencapai hasil maksimal untuk mendorong tumbuhnya daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi, disamping carut marutnya penegakan dan pelaksanaan hukum menjadikan negara kita menurut UNDP maupun badan Keuangan Internasional sebagai nbegara alternatif tujuan investasi di Asdia, dus bukan tujuan utama.
Nah, kalau kita kembali kepada perombakan kabinet kali ini, penggambarannya sangat jauh dari harapan, meski telah ada prediksi nahwa tidak banyak atau hanya segelintir orang akan digantio, mengingat, lagi lagi, SBY menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet secara terbatas, dan kemaren kita telah menyaksikan secarta seksama memasukkan 5 orang menduduki kementerian yang tidak ada hubungan langsungnya dengan persoalan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ini sebuah irono dan menampakkan bahwa sensitifirtas pemeritas sangat rendah dalam meneropong berbagao persoalan mendasar yang ada dan dialami rakyat kita. Mengapa menjadi sebuah “kontroversi”, sebab dengan mengganti Yusril, Hamid, Sugiharto, Syaifullah, bukan solusi yang tepat dan tidak berpengaruh apa apa terhadap apa yang menjadi dambaan anak bangsa ini. Sementara sejumlah menteri, khususnya ekonomi dan keuangan serta pembangunan tidak tersentuh. Kalau jujur kita katakan pemerintah semestinya tidak hanya sekadar tambal sulam dengan mengganti orang orang tersebut, tetapi jauh lebih uatama melakukan restrukturisasi kabinet. Mengapa kita tidak perkecil jumlah organisasinya dan orangnya, paling banter kita membutuhan 15 menteri saja, toh Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya, seperti China, Korea Selatan, Jerman , Inggris, Perancis, Italia dan banyak negara yang sudah makmur, hanya punya kementerian tidak lebih 20. Oleh sebab itu sudah seyogyanya di masa depan ( karena kita tidak bisa berharap banyak dengan pemerintahan saat ini) untuk kembali melakukan revitalisasi substansi masalah yang dihadapi bangsa dan seharusnya dilakukan pemerintah, sehingga rakyat benar benar merakan arti kehadiran sebuah pemerintahan untuk sebuah negara yang bernama Indonesia kearah yang lebih mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam menyejahterakan rakyat, memiliki kemudahan untuk memperoleh lapangan kerja dan peluang berusaha yang semakin terbuka dengan dukung perbankan yang ada, sektor usaha kecil, mikro dan mengah menjadi sebuah keniscayaan mewujudkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Saya kira, itu yang paling esensil dikerjakan pemerintah di masa depan.

*M. Ridha Rasyid, Pemerhati masalah pemerintahan